MALILI, FAJAR -- Pembentukan Provinsi Luwu Raya ternyata tidak harus menunggu pemekaran Kabupaten Luwu Tengah. Opsi lain yang bisa ditempuh, yakni merangkul Kabupaten Wajo dan Kolaka Utara.
Wacana ini mulai menguat dengan melihat hubungan silsilah keturunan dari Kerajaan Luwu. Dua daerah di bagian selatan dan utara Kabupaten Luwu itu dahulu merupakan bagian dari Kedatuan Luwu. Karena itu, banyak tokoh masyarakat mewacanakan bahwa jika memang pemekaran Provinsi Luwu Raya sudah mutlak dilakukan, maka dua daerah ini juga harus ikut dirangkul.
Anggota MPR RI dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar mengungkapkan hal tersebut dalam dialog di Warung Kopi Punggawa, Malili, Luwu Timur, Selasa, 27 Desember. Menurut Aziz, dirinya sudah sering berkomunikasi dengan tokoh masyarakat serta aparatur daerah dari dua kabupaten itu. Bahkan, sebutnya, mereka mewacanakan ingin bergabung jika provinsi benar-benar terwujud. "Saya sering komunikasi dengan mereka dan mengatakan kalau ingin berdaulat di Luwu Raya," tutur Aziz.
Selain Wajo dan Kolaka Utara, daerah lain yang patut dipertimbangkan untuk diajak bergabung yakni Kabupaten Morowali. Pertimbangannya, masyarakat Morowali juga bagian dari Kabupaten Luwu Timur yang hanya terpisah karena faktor Danau Matano.
Namun, dengan akses darat yang mulai terbangun dengan baik sekarang ini, sehingga masyarakatnya mewacanakan untuk ikut bergabung dalam Provinsi Luwu Raya. Hal lain, karena dengan melihat pertimbangan jarak ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, lebih jauh ketimbang ke Kota Palopo atau Luwu Timur yang nantinya berdiri menjadi ibu kota Provinsi Luwu Raya.
Jika melihat dari silsilah itu, tambahnya, memang tiga daerah ini sangat berpotensi untuk mewujudkan Provinsi Luwu Raya. Hanya saja, sebut Aziz, hambatan terbesar yakni harus melobi ke pusat dan pemerintah provinsi daerah itu sendiri. Terlebih lagi pada perubahan undang-undang. "Pemekaran Luwu Tengah dan Luwu Raya memang butuh anggaran besar," bebernya.
Kata Aziz, bocoran yang didapatkannya, pertimbangan besar pemerintah pusat sehingga belum menggolkan terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah dan juga Provinsi Luwu Raya karena daerah ini masih dilanda krisis tokoh sentral, seperti doktor, profesor, dan lahirnya entrepreneur handal. Makanya, pertimbangan ini sedikit bisa tertutupi jika tiga kabupaten tersebut ikut dirangkul.
Aziz mengakui, mewujudkan dua wacana ini memang runyam, karena ketika berbicara budaya dan silsilah kerajaan, Luwu itu bagian dari Sulsel yakni Tello Boccoe sehingga sulit untuk dipisahkan. Tapi, ketika berbicara kekuasaan di tingkat provinsi, porsi untuk putra Tana Luwu itu boleh dibilang tidak diberi tempat. "Makanya yang harus dilakukan sekarang ini adalah menggejot pembentukan SDM Wija To Luwu itu sendiri. Cuma, jika kita mengharapkan hal ini terbangun demi mewujudkan pemekaran, maka diperkirakan paling cepat 30 tahun ke depan Luteng baru bisa terwujud," tandas Aziz.
Sementara soal kesejahteraan, Aziz menyimpulkan, kekayaan alam yang terkandung di Tana Luwu sangat mampu mensejahterakan masyarakat. "Yang kita takutkan jika wacana pemekaran ini hanya untuk melahirkan elite politik bukan kesejahteraan bagi masyarakat," tegas Aziz.
Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma juga pernah menyinggung bahwa untuk mewujudkan pemekaran Luwu Raya perlu pengorbanan yang besar. Bahkan, Andi Hatta mengatakan perlu ada cubitan terhadap pelaku di Luwu Raya. (hdy/har)
Sumber :
http://www.fajar.co.id/read-20111227193317-provinsi-luwu-raya-bisa-tanpa-luteng
Rabu, 28 Desember 2011 | 19:33:17 WITA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar